Kasus Siyono: Muhammadiyah tak Pernah Campuri Kerja Densus 88
Dibaca: 1145
Muhammadiyah tak Pernah Campuri Kerja Densus 88
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan Muhammadiyah tidak sedang mencampuri urusan Densus 88 yang belakangan ditengarai sebagai penyebab tewasnya terduga teroris Siyono.
"Muhammadiyah tidak pernah mencampuri kerja-kerja yang dilakukan oleh Densus 88. Persoalan data dan jaringan terorisme yang dimiliki juga tidak pernah dicampuri," kata Saleh lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Ahad (3/4).
Dalam konteks kasus Siyono, kata dia, Muhammadiyah hanya ingin mengetahui duduk persoalan sesungguhnya terkait kematian Siyono. Sebagaimana diberitakan, Siyono merupakan korban salah tangkap oleh Densus 88 sampai yang bersangkutan meninggal dunia usai diperiksa.
Tindakan Muhammadiyah, kata dia, sejalan dengan tuntutan banyak kelompok masyarakat agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Ditambah lagi, permintaan advokasi langsung yang disampaikan istri almarhum Siyono kepada Muhammadiyah.
"Menurut saya, banyak alasan Muhammadiyah untuk mendalami kasus ini. Harapannya, keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan," kata dia. Namun, lanjut dia, jika operasi penegakan hukum terhadap warga negara dilakukan dengan cara-cara yang diduga melawan hukum, tentu Muhammadiyah merasa berkepentingan untuk ikut mengetahui. Itu adalah bagian dari tugas dakwah yang menjadi bidang utama gerakan Muhammadiyah.
"Secara teoritis, Muhammadiyah itu 'civil society'. 'Civil society' itu ya tugasnya menjadi penyeimbang kekuasaan. Anggap saja keterlibatan Muhammadiyah dalam kasus ini sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi penyeimbang itu," katanya.
Tetapi secara umum, menurut Saleh, Muhammadiyah akan tetap berupaya mengungkap kebenaran yang sesungguhnya di balik kematian siyono. Tidak ada niatan lebih dari itu, apalagi sampai pada pemahaman Muhammadiyah berpihak pada teroris.
*************************
Bela Siyono, tak Berarti Muhammadiyah Tidak Menentang Terorisme
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay menegaskan pembelaan Muhammadiyah terhadap keluarga Siyono bukan berarti organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini lantas mendukung radikalisme dan terorisme.
"Menurut saya, banyak alasan Muhammadiyah untuk mendalami kasus ini. Harapannya, keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan," kata Saleh, Ahad (3/4).
Namun Saleh yang juga menjabat sebagai Anggota DPR dari Fraksi PAN ini menegaskan Muhammadiyah tetap berdakwah pada jalannya yang selalu moderat.
Muhammadiyah memiliki rasa tanggungjawab mengungkap kebenaran yang sesungguhnya di balik kematian siyono. Namun bukan berarti pembelaan ini diniatan lebih dari itu, apalagi dinilai Muhammadiyah berpihak pada teroris.
"Secara teoritis, Muhammadiyah itu kan civil society. Civil society itu ya tugasnya menjadi penyeimbang kekuasaan. Anggap saja keterlibatan Muhammadiyah dalam kasus ini sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi penyeimbang itu," ujar Ketua Komisi VIII DPR ini.
Saleh yakin Muhammadiyah tidak pernah mencampuri kerja-kerja yang dilakukan Densus 88. Persoalan data dan jaringan terorisme yang dimiliki juga tidak pernah dicampuri.
Namun, jika operasi penegakan hukum terhadap warga negara dilakukan dengan cara-cara yang diduga melawan hukum, tentu Muhammadiyah merasa berkepentingan untuk ikut mengetahui.
Di sisi lain, kalau betul ada orang-orang yang terbukti melakukan tindakan terorisme yang menimbulkan korban, Muhammadiyah juga pasti akan menuntut agar orang tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
************************
Keterlibatan Muhammadiyah dalam Autopsi Siyono Murni Tegakkan Keadilan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterlibatan Muhammadiyah dalam autopsi jenazah terduga teroris Siyono hanyalah karena ingin mengetahui duduk persoalan sesungguhnya terkait kematian tersebut. Hal itu sejalan dengan tuntutan banyak kelompok masyarakat agar kasus ini dibuka seterang-terangnya.
Ditambah lagi, permintaan advokasi langsung yang disampaikan istri almarhum Siyono, Suratmi, kepada Muhammadiyah.
"Menurut saya, banyak alasan Muhammadiyah untuk mendalami kasus ini. Harapannya, keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan," ujar Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, Ahad (3/4).
Muhammadiyah, kata dia, tidak pernah mencampuri kerja-kerja yang dilakukan Densus 88. Persoalan data dan jaringan terorisme yang dimiliki juga tidak pernah dicampuri.
Namun, jika operasi penegakan hukum terhadap warga negara dilakukan dengan cara-cara yang diduga melawan hukum, tentu Muhammadiyah merasa berkepentingan untuk ikut mengetahui. Itu adalah bagian dari tugas dakwah yang menjadi bidang utama gerakan Muhammadiyah.
"Secara teoritis, Muhammadiyah itu civil society. Civil society itu tugasnya menjadi penyeimbang kekuasaan. Anggap saja keterlibatan Muhammadiyah dalam kasus ini sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi penyeimbang itu," ujar politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Saleh menduga Muhammadiyah akan tetap berupaya mengungkap kebenaran sesungguhnya di balik kematian Siyono. Tidak ada niatan lebih dari itu, apalagi dinilai Muhammadiyah berpihak pada teroris. Dia menyebut Muhammadiyah tegas menentang radikalisme dan teorisme. Dakwah Muhammadiyah selalu moderat.
"Kalau betul ada orang-orang yang terbukti melakukan tindakan terorisme yang menimbulkan korban, Muhammadiyah juga pasti akan menuntut agar orang tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini.
###########################
'Muhammadiyah Tegas Tentang Radikalisme-Terorisme'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammadiyah tegas menentang radikalisme dan terorisme dan akan ikut menuntut orang-orang yang terbukti melakukan teror yang menimbulkan korban. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.
"Dakwah Muhammadiyah selalu moderat. Muhammadiyah pasti akan menuntut agar seorang yang melakukan terorisme dan menimbulkan korban agar diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Saleh di Jakarta, Ahad (3/4).
Terkait langkah-langkah yang dilakukan Muhammadiyah untuk memberikan pendampingan hukum kepada Suratmi, istri Siyono yang tewas setelah ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror karena diduga seorang teroris, Saleh mengatakan bisa ditanyakan langsung kepada pimpinan Muhammadiyah.
Namun, Saleh menduga Muhammadiyah ingin berupaya mengungkap kebenaran yang sesungguhnya di balik kematian Siyono. Tidak ada niat lebih daripada itu, apalagi berpihak kepada teroris.
"Muhammadiyah itu civil society yang tugasnya menjadi penyeimbang kekuasaan. Keterlibatan Muhammadiyah dalam kasus ini sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi penyeimbang itu," kata legislator Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk sebagai ketua Komisi VIII DPR itu.
Menurut Saleh, Muhammadiyah tidak pernah mencampuri kerja-kerja Densus 88. Termasuk tentang data dan jaringan terorisme. Namun, bila operasi penegakan hukum terhadap warga negara dilakukan dengan cara yang diduga melawan hukum, Muhammadiyah merasa berkepentingan untuk mengetahui. "Itu merupakan bagian dari tugas dakwah yang menjadi bidang utama gerakan Muhammadiyah," ujarnya.
Karena itu, saat istri Siyono datang dan meminta secara langsung pendampingan hukum, Muhammadiyah bersedia dengan harapan bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. "Hal itu juga sejalan dengan tuntutan banyak kelompok masyarakat agar kasus ini dibuka seterang-terangnya," katanya.
Tags: kasus siyono
Kategori: berita nasional
Arsip Berita
