cool hit counter

PDM Kabupaten Mamberamo Raya - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Mamberamo Raya
.: Home > Berita > Kasus Siyono: Muhammadiyah Beberkan Dua Alasan Mengadvokasi Siyono

Homepage

Kasus Siyono: Muhammadiyah Beberkan Dua Alasan Mengadvokasi Siyono

Senin, 04-04-2016
Dibaca: 696

 | 2.759 Views
Muhammadiyah beberkan dua alasan mengadvokasi Siyono
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan pendirian Muhammadiyah menyangkut kasus kematian terduga teroris Siyono adalah bagian dari komitmen moral organisasi kemasyarakatan ini terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

"Bagi kami sendiri kasus Siyono ini ada dua dimensi. Satu, dimensi moral di mana Muhammadiyah berperan melakukan advokasi bersama elemen bangsa lain dari kekuatan civil society itu tidak lain ingin menegakkan sebuah pertanggungjawaban moral atas nilai-nilai kemanusiaan," kata Haedar Nashir setelah diterima Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Dimensi kedua, sambung dia, adalah dimensi hukum menyangkut lembaga-lembaga advokasi mana pun yang berhak memberikan advokasi.

Namun ia menekankan hal-hal lain yang menyangkut fungsi kepolisian dan Komnasham yang memiliki peran sendiri-sendiri yang bukan wilayah Muhammadiyah.

"Muhammadiyah mengambil peran advokasi itu sebagai bagian dari komitmen moral agar nilai-nilai kemanusiaan siapa pun dia warga negara harus tetap dilindungi," kata Haedar.

Ia menambahkan, kalau ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum baik dalam bentuk terorisme, radikalisme, maupun bentuk lain, maka itu adalah wilayah hukum.

"Yang kami harap, seluruh prosesnya harus dilakukan dengan seksama dan dalam akuntabilitas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Haedar.

Muhammadiyah memberikan advokasi kepada Siyono melalui lembaga hukummya dan tidak dilakukan secara langsung oleh PP Muhammadiyah, dengan advokasi diberikan oleh lembaga hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia.

"Dan menurut kabar juga akan melibatkan lembaga hukum yang lain. Itu hal yang wajar saja," kata Haedar.

Muhammadiyah tidak menyampaikan advokasinya kepada Presiden karena dianggap sudah tertangani berbagai pihak.

Muhammadiyah memberikan advokasi terkait kematian terduga teroris Siyono saat ditahan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang hingga kini masih terus dimasalahkan.

 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

 

Keluarga Berhak Tahu Penyebab Kematian Siyono

 | 2.389 Views
Keluarga berhak tahu penyebab kematian Siyono
Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
 

Jakarta (ANTARA News) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Manager Nasution mengatakan keluarga berhak mengetahui penyebab kematian Siyono sehingga perlu otopsi terhadap jenazahnya.

"Komnas HAM sudah ke lapangan dan bertemu dengan keluarganya, dalam hal ini istrinya. Mereka meminta dilakukan otopsi terhadap jenazah Siyono," kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Manager mengatakan pernyataan dan permintaan Suratmi --istri Siyono yang saat ini dalam pantauan Komnas HAM-- menjadi salah satu fakta yang akan digunakan Komnas HAM dalam merumuskan rekomendasi.

Menurut dia, Komnas HAM terus berkoordinasi dengan keluarga dan kuasa hukumnya, yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

"Dalam melakukan otopsi, Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Komnas HAM mendorong otopsi, selain karena permintaan keluarga, juga agar kasus tersebut terang benderang," tutur Manager.

Dia mengatakan bila hasil autopsi menyatakan kematian Siyono wajar, maka hal itu dapat menjadi salah satu cara menjaga nama negara.

"Namun, bila hasil otopsi menyatakan kematian Siyono tidak wajar, maka Komnas HAM akan memberikan rekomendasi agar kasus tersebut diselesaikan. Negara harus hadir untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara," katanya.

Menurut data Komnas HAM, Siyono adalah orang ke-121 yang tewas sebagai terduga teroris tanpa menjalani proses hukum sejak Detasemen Khusus 88 Antiteror dibentuk.

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2016

 

 

 

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

 

 
 

Wakil Ketua MPR Mempertanyakan Kasus Kematian Siyono

 | 4.734 Views
Wakil Ketua MPR mempertanyakan kasus kematian Siyono
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (MPR RI)
 
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kasus kematian Siyono setelah ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia.

"Mengapa harus mati? Kenapa tidak dilumpuhkan? Kemudian membongkar jaringan terorisme. Jangan memberantas terorisme dengan melakukan teror," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Sebagaimana diketahui, kasus kematian Siyono bermula pada Selasa (8/3), Densus 88 menangkap Siyono di dekat kediamannya, dan selanjutnya pada Kamis (10/3), Densus 88 menggeledah rumah Siyono di Desa Pogung, Klaten, Jawa Tengah.

Sedangkan esok harinya atau Jumat (11/3), Siyono dikabarkan meninggal dunia dan keluarganya diminta untuk mengurus jenazahnya.

"Ini perlu diingatkan bahwa memberantas terorisme tidak boleh melanggar hukum atau dilakukan dengan teror juga. Densus 88 pun harus menghormati UUD," kata Hidayat. 

Terkait kasus Siyono, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mendesak agar pemerintah Indonesia lewat Mabes Polri bersama Ombudsman RI dan Komnas HAM untuk segera melakukan tindakan hukum, secara bersamaan saling melengkapi antara mekanisme hukum pidana maupun etik, atas serangkaian dugaan mal administrasi dan penyiksaan yang menyebabkan kematian Siyono.

"Polri harus mengevaluasi dan memperbaiki cara kerja dan kualitas operasi Densus 88 dalam mematuhi prosedur penyidikan yang sah secara hukum," kata Haris Azhar.

Selain itu, Kontras juga mendesak Polri untuk harus memastikan segala upaya intimidasi terhadap keluarga-keluarga korban tidak terjadi dan menjamin kebebasan keluarga korban untuk menuntut atau mencari keadilan terkait dengan segala penderitaan dan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam operasi aparat.

Sebagaimana diwartakan, Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI kini tengah melakukan investigasi terkait kematian terduga teroris Siyono (34) warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Kami sudah melakukan investigasi sejak kematian Siyono, dan saat istrinya, Suratmi berada di Jakarta serta kini ke lokasi kejadian di Klaten," kata Siane Indriani selaku Koodinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Komnas HAM RI, di Klaten, Senin (21/3).

Menurut dia, kejadian kematian Siyono tersebut ditangani Komnas HAM yang ke-118 kalinya dari berbagai daerah di Indonesia, bahwa seseorang yang baru terduga teroris kemudian dilakukan penyiksaan, dan mengakibatkan kematian.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mempertanyakan "Standard Operational Procedur" (SOP) penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, terkait tewasnya Siyono yang ditangkap oleh Densus 88, Rabu (9/3).

"Kasus tewasnya Siyono mengingatkan saya pada kejadian penyiksaan yang dialami lima orang korban salah tangkap di Poso pada 2013 lalu," kata Nasir Djamil di Jakarta, Rabu (16/3).

Menurut Nasir, tindakan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 ini dilakukan dengan menutup mata kepada terduga pelaku teroris, serta memukul bagian tubuh dan kepala dengan senjata

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016


 

 

 

 


Tags: kasus siyono
facebook twitter delicious digg print pdf doc Kategori: berita nasional



Arsip Berita

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website